BENGKULU UTARA, si.com– Selama 9 tahun terakhir, Kabupaten Bengkulu Utara sukses menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya. Bahkan tahun ini, angka kemiskinan Bengkulu Utara sudah mendekati 1 digit.
Atas capaian itu, Ketua DPRD Bengkulu Utara Parmin, S.IP menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tersebut juga menjadi target DPRD Bengkulu Utara. Bahkan, ia mentargetkan di akhir tahun 2025 mendatang angka kemiskinan di Bengkulu Utara sudah bisa mencapai 9 persen minimal.
“Makanya DPRD Bengkulu Utara akan mengawal setiap program yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan target pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tersebut,” katanya.
Parmin menambahkan, DPRD BU juga punya komitmen dan target pengentasan kemiskinan yang sama dengan eksekutif, sehingga DPRD siap mendukung program-program Pemkab dalam rangka pengentasan kemiskinan tersebut.
“DPRD Bengkulu Utara tak hanya mengawal program-program agar berdampak pada pengentasan angka kemiskinan. Namun mulai dari penyusunan anggaran dan program sehingga program yang masuk dalam APBD benar-benar memiliki dampak langsung pada pengentasan kemiskinan,” tukasnya.
Ia menyampaikan bahwa setiap program harus benar-benar bisa dirasakan masyarakat dan berdampak pada kondisi ekonomi, terutama ekonomi kecil. Program-program yang sifatnya pengembangan ekonomi masyarakat mulai dari program infrastruktur, program peningkatan sumberdaya manusia harus berdampak pada ekonomi masyarakat.
Ia juga menyampaikan tim pengentasan kemiskinan daerah juga harus mepetakan apa yang menjadi permasalahan masyarakat hingga munculnya angka kemiskinan tersebut.
Sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar bisa menjawab permasalahan tersebut dan terjadi penurunan angka kemiskinan.
“Karena ada banyak hal yang memang menjadi penyebab kemiskinan, permasalahan tersebut harus dipetakan dan disiapkan program yang menjadi solusinya,” terangnya.
Ia memastikan jika dengan data yang jelas, maka DPRD Bengkulu Utara akan mendukung setiap program yang dinilai menjadi jawaban dalam rangka pengentasan kemiskinan.
Bahkan DPRD Bengkulu Utara juga menyampaikan saran dan program yang harus dilaksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
Selain program yang bersumber dari APBD, ia juga mengingatkan pentingnya bantuan sosial yang diberikan pada masyarakat kurang mampu. Bantuan sosial tersebut masih sangat dibutuhkan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat.
Selain pentingnya program bantuan sosial yang bersumber dari APBN tersebut, yang tak kalah pentingnya adalah memastikan jika program bantuan sosial tersebut tepat sasaran.
“Program bantuan sosial itu sangat penting bagi masyarakat kurang mampu, karena memang bisa berpengaruh langsung pada daya beli masyarakat,” terangnya.
Ia yakin dengan program bantuan sosial yang tepat sasaran dan program pembangunan pemerintah daerah yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan bisa mencapai target pemerintah tersebut.
“Pekerjaan rumah pengentasan kemiskinan ini merupakan tugas bersama. Pihak swasta juga harus andil dalam membantu masyarakat kurang mampu, terutama di wilayah kerjanya,” pungkas Parmin. (ADV)
